Terkait dugaan Mark Up belanja Bawaslu Lampung Timur, Khoir Anam : Kami dapat hibah semua 24 Miliar

 
Kantor Bawaslu Lampung Timur

Lampung Timur - Menindaklanjuti pemberitaan adanya dugaan selisih cost mark up anggaran belanja di Bawaslu Kabupaten Lampung Timur. Temuan ini terjadi dari selisih cost dalam empat item belanja barang di tahun 2024. Tentu publik ingin mengetahui dan tim media ini memastikan kebenarannya.

Berdasarkan data awal anggaran yang dikelola Bawaslu Lampung Timur di tahun 2024 sebesar Rp. 1.002.020.000 ( miliar ). Anggaran tersebut terbagi dalam empat item belanja anggaran terpisah dan khusus bagi Bawaslu Lampung Timur. Media ini belum mengcrosscheck anggaran lain yang tergabung bersama kabupaten/kota lainnya. Mengingat, anggaran Bawaslu Lampung Timur ini masih tergabung dalam anggaran  Bawaslu Provinsi Lampung.

Saat ditemui, Khoirul Anam selaku penjabat Sekretaris Bawaslu Lampung Timur mengakui adanya anggaran tersebut. Bahkan, dirinya juga mengatakan jika anggaran Bawaslu Lampung Timur yang telah dikelola jauh lebih besar dari apa yang disampaikan tim media.

" Kami dapat hibah senilai 24 miiar, kalau boleh tau dapat data ini darimana bang," ungkap Anam dengan nada kaget saat diwawancarai Rabu ( 22/01/2025) siang.

Khoirul Anam Sekretaris Bawaslu Lampung Timur saat diwawancarai Awak Media

Pernyataan ini menjadi sorotan karena adanya perbedaan signifikan antara data yang dimiliki media dan keterangan pihak Bawaslu, yakni selisih hingga 24 kali lipat. Hal ini memunculkan pertanyaan baru terkait apakah pengelolaan dan realisasi anggaran tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya.

Lalu, media ini mempertanyakan empat poin belanja anggaran terkait sewa peralatan kantor bagi Panwascam se - Kabupaten Lampung Timur. 

Dirinya menjelaskan, jika peralatan kantor tersebut sewa dan hanya digunakan selama pihak panwascam menjabat. Namun, Anam enggan untuk menjabarkan lebih jelas merk lainnya dari spesifikasi dari Laptop tersebut.

" Itu sewa, peralatan kantor panwascam berupa laptop dua sama printer satu dan dipakai selama masa kontrak mereka. Mengenai speknya itu sesuai yang ada dikami. Adapun mereknya ThinkPad," jelas Khoirul Anam.

Kemudian, Anam menuturkan juga dari belanja pengadaan penanda identitas yang diperuntukan bagi panwascam, panwas deda serta pengawas TPS.

"Itu yang dibeli adalah rompi, ID card, dan topi," ujar Khoirul Anam.

Untuk memperjelas, media kembali menanyakan jumlah Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Lampung Timur. 

" PTPS ada 1.621, PKD 264, dan Panwascam 288 orang," jawab Anam.

Namun, ketika diminta untuk menjelaskan lebih rinci mengenai harga peritem, Khoirul Anam enggan memberikan jawaban.

"Untuk lebih lanjutnya, silakan bersurat," ujarnya singkat.

Berdasarkan analisis tim media, jika jumlah total petugas pengawas sebanyak 2.173 orang. Maka anggaran sebesar Rp 438 juta dibagi rata menghasilkan sekitar Rp 201 ribu perorang. Jadi, itulah anggaran yang digunakan untuk menyediakan satu rompi, satu topi, dan satu ID card.

Terakhir, temuan alokasi anggaran sebesar Rp125 juta untuk mendukung daya tahan tubuh petugas Panwascam, PKD, dan PTPS. Akan tetapi, Khoirul Anam tidak membantah nominal tersebut tetapi enggan memberikan rincian jenis vitamin yang diadakan.

"Untuk jenis vitaminnya sesuai dengan data tersebut, akan tetapi vitamin apa, silakan bersurat," ujar Khoirul Anam.

Berdasarkan fakta dan informasi yang diperoleh oleh awak media vitamin yang diberikan oleh Bawaslu Lampung Timur hanyalah Vitalong, Fitgen, dan susu beruang.

Atas seluruh jawaban itu, besarnya anggaran ini memunculkan perbedaan perhitungan data dan rincian anggaran yang belum sepenuhnya jelas. Sehingga menimbulkan dugaan pemborosan yang terindikasi ada penyelewengan cost mark up anggaran.

Kedepan, media ini akan berkoordinasi bersama lembaga pengawas lainnya untuk menelusuri anggaran Bawaslu Lampung Timur. Selain itu, media ini juga akan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memeriksa keabsahan penggunaan anggaran Bawaslu Lampung Timur.

Red